Dosen UI Hikmahanto: Beli Kapal Nelayan, Abbott Lecehkan RI

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai, rencana kebijakan pemimpin oposisi Australia, Tony Abbott dalam memerangi imigran gelap, melecehkan Indonesia. Hikmahanto punya empat alasan mengapa Indonesia dilecehkan.

Abbott berniat mengalokasikan dana AUS$440 juta untuk membiayai skema bagaimana Australia bisa mengurangi jumlah imigran gelap yang mencari suaka ke negara itu. Beberapa program dalam skema ini, antara lain, membeli kapal nelayan RI hingga peluang imigran gelap yang datang melalui Indonesia makin kecil.

Selain itu, Abbott bersama Koalisi Oposisi yang dia pimpin juga berniat memberi uang saku kepada warga di desa-desa sepanjang pantai Indonesia yang memberi informasi soal penyelundupan manusia. Warga ini dibayar untuk menjadi pengawas dan dipakai Australia sebagai "mata dan telinga di lapangan."

"Rencana ini melecehkan. Karena, pertama, Partai Koalisi harusnya paham bahwa bila ada kebijakan pendistribusian uang ke warga atau pembelian kapal-kapal nelayan, hal tersebut merupakan urusan domestik dalam negeri Indonesia," kata Hikmahanto dalam siaran pers, Minggu malam 25 Agustus 2013.
 

Dia menilai, partai politik di Australia tidak pantas "menjual" kebijakan ke masyarakatnya, tanpa mengetahui benar sikap dan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Di sisi lain, imbuhnya, Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak seharusnya dapat diperintah oleh pemerintah Australia bila kelak Partai Koalisi memenangkan pemilu.

Alasan kedua, sambung Hikmahanto, kebijakan memberi uang kepada warga desa di Indonesia yang punya informasi soal pencari suaka memiliki potensi merugikan Indonesia. "Masyarakat kita akan melakukan sweeping terhadap WNA di Indonesia. Supaya mereka dapat uang yang dijanjikan," papar dia. Padahal, masyarakat tidak memiliki kewenangan tersebut dan tidak seharusnya diberikan kewenangan tersebut.

Dia juga menilai, Partai Koalisi Australia tidak sensitif dengan kondisi Indonesia yang saat ini sibuk meredam ormas yang berkeinginan melakukan sweeping.

Ketiga, Hikmahanto menilai tak mudah bagi Abbott dan koalisi oposisinya membeli kapal-kapal nelayan, mengingat kapal-kapal tersebut mempunyai fungsi utama sebagai alat mata pencaharian. Pembelian kapal akan berpotensi menghilangkan mata pencaharian nelayan Indonesia yang terkena dampak.

"Partai Koalisi seharusnya paham bila kapal tersebut digunakan untuk memfasilitasi pencari suaka, itu dilakukan karena nelayan sulit mencari ikan," katanya.

Terakhir, pemerintah Indonesia seharusnya merasa direndahkan, karena seolah masalah pencari suaka mendudukkan Indonesia sebagai tentara bayaran yang melakukan pekerjaan kotor. Ini mengingat Australia hanya menyediakan uang dan pekerjaan dilakukan oleh warga dan pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, Hikmahanto mendesak Pemerintah Indonesia harus segera menyuarakan penentangannya sejak dini atas materi kampanye dari Partai Koalisi tersebut.

"Jangan sampai ketika Partai Koalisi memenangkan pemilu dan masyarakat Australia menuntut pemenuhan janji, pemerintah Indonesia harus menjadi korban karena ditekan terus untuk melaksanakan janji Partai Koalisi," katanya. 








sumber | oke77.blogspot.com | http://dunia.news.viva.co.id/news/read/439068-hikmahanto--beli-kapal-nelayan--abbott-lecehkan-ri